Oleh: Loa Murib
Pemerintah terus menguatkan langkah strategis untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program terintegrasi yang menyentuhlangsung kebutuhan dasar warga, sekaligus membuka ruang bagi kemandirian ekonomiberbasis potensi lokal. Upaya ini terlihat jelas dalam pelaksanaan acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, dan secara daring terhubung dengan titik-titikpelaksanaan di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.
Acara tersebut menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hinggamasyarakat, dalam satu visi membangun Papua dari akar rumput. Kehadiran pejabat negaramenunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Papua.
Di Papua Tengah, pemerintah provinsi telah membentuk Kelompok Kerja Makan BergiziGratis (MBG) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut program prioritas Presiden. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal melaluipemberdayaan petani, ibu-ibu sebagai juru masak, dan tenaga pengemudi. Meskipunpelaksanaan MBG masih terkonsentrasi di Kabupaten Mimika karena kendala verifikasipenyedia dapur sehat, ketiadaan SPPG, dan situasi keamanan di beberapa wilayah, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas cakupan.
Selain MBG, Papua Tengah juga melaksanakan Program Pemberian Makanan Tambahan(PMT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk balita, intervensi kesehatan bagi ibu hamildengan kekurangan energi kronis, serta layanan cek kesehatan gratis yang telah menjangkauribuan warga. Di bidang pemberdayaan ekonomi, tercatat 1.045 dari 1.200 desa/kelurahantelah memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbadan hukum, sementara sisanyamasih dalam proses legalisasi. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga berjalan di Kabupaten Nabire dan Dogiyai, menyasar langsung potensi kampung dan memperkuat ekonomi desa.
Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa KDMP bukan hanya wadah usaha, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan dan gotong royong antarwarga. Denganmemanfaatkan sentuhan lokal, koperasi diharapkan mampu mengelola hasil kebun, perikanan, dan potensi desa lainnya secara efisien, sehingga memberikan nilai tambah dan keuntungan maksimal bagi warga. Pemerintah pusat berkomitmen mendampingi denganpelatihan, akses permodalan, dan kemitraan, namun keberhasilan sejati akan lahir dari tekaddan kemandirian masyarakat itu sendiri.
Menteri Desa dan PDT menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataanekonomi dan pengentasan kemiskinan, terutama di tanah Papua yang kaya sumber daya alam. Papua memiliki hampir tujuh ribu kampung, dengan total alokasi dana desa sekitar Rp6,5 triliun setiap tahun, termasuk lebih dari Rp1 triliun untuk Papua Tengah. Dana ini menjadiinstrumen vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaanmasyarakat, serta penguatan ekonomi desa. Dengan semangat kolaborasi, program inidiharapkan tidak hanya mengatasi kesenjangan, tetapi juga meneguhkan Papua sebagaibagian penting dan setara dalam pembangunan nasional.
Dari sisi ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional mencatat Papua menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan cepat dalam pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, terdapat 101 SPPG di Papua dari total target nasional, termasuk 14 unit di Papua Tengah. SPPG ini diharapkan hadir di setiap kampung, memanfaatkan bahan pangan lokalseperti ubi, pisang, ketela, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, ibuhamil, dan ibu menyusui. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan mama-mama Papua dalam proses pengolahan makanan bergizi.
Program ini menempatkan kemandirian masyarakat sebagai inti, di mana seluruh rantai pasokmulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi berasal dari potensi lokal. Dengan demikian, dana yang digelontorkan pemerintah akan berputar di daerah, menciptakan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian setempat.
Keseluruhan upaya ini menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerahdalam membangun Papua secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan bukan sekadartop-down, melainkan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Mulai daripenguatan koperasi, pembangunan ekonomi desa, peningkatan layanan gizi, hinggapenguatan infrastruktur sosial, semua diarahkan untuk menciptakan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Program strategis pemerintah di Papua ini sesungguhnya menjadi model pembangunaninklusif yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan menyatukan kekuatan sumber dayaalam, modal sosial, dan dukungan kebijakan, Papua berpeluang besar mengejarketertinggalan dan berdiri sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Lebih dari itu, keberhasilan ini akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkanmelalui kolaborasi, keberpihakan, dan komitmen yang konsisten.
Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keamanan, kerja sama lintas sektor dan lintaswilayah menjadi kunci utama. Perjalanan menuju Papua yang maju dan sejahtera memangpanjang, namun langkah yang diambil saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Dengankesinambungan program dan dukungan semua pihak, Papua bukan hanya akan menjadikebanggaan Indonesia dari sisi kekayaan alamnya, tetapi juga dari kualitas hidupmasyarakatnya.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
About Author
