Riau-Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terus menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan para pekerja di tengah tantangan ekonomi. Dalam kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming secara langsung meninjau proses pencairan BSU dan memberikan sejumlah arahan penting bagi para penerima manfaat. Salah satu pesan utama yang disampaikannya adalah pentingnya menggunakan dana bantuan tersebut secara produktif dan bertanggung jawab.
Wapres menegaskan bahwa proses pencairan BSU di Pekanbaru telah berjalan dengan sangat baik. Hampir seluruh penerima yang telah terverifikasi telah menerima bantuan. Namun demikian, ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang melakukan pemotongan terhadap hak pekerja, sekaligus mendorong penerima untuk menggunakan dana yang diterima secara bijak. “Saya titip pesan kepada para penerima bantuan agar bantuannya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Jangan dipakai untuk judol (judi online). Saya ingatkan berkali-kali itu,” ujarnya tegas dalam keterangan pers.
Arahan ini menjadi penting mengingat masih terdapat penyalahgunaan bantuan sosial di berbagai daerah, terutama untuk kegiatan konsumtif yang tidak memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah ingin agar BSU dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan pokok, modal usaha kecil, atau pengembangan keterampilan, bukan justru dihabiskan untuk keperluan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Penyaluran BSU merupakan upaya konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, lebih dari 14,7 juta pekerja di seluruh Indonesia telah menerima bantuan. Di Provinsi Riau, sebanyak 368.000 penerima telah tersalurkan, termasuk 145.000 di Kota Pekanbaru. Angka ini menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas instansi, termasuk peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia dalam memastikan kelancaran distribusi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi anggaran BSU sebesar Rp10,72 triliun tetap diberikan untuk 17 juta pekerja dan buruh. Pemerintah tetap berkomitmen menyasar kelompok pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama. “Subsidi atau bantuan Rp600 ribu untuk Juni dan Juli disalurkan kepada 17 juta pekerja dan buruh,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat KSSK.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melalui proses verifikasi dan validasi menemukan adanya sekitar 1,35 juta penerima yang tidak memenuhi syarat, sehingga anggaran sisa kemungkinan akan dikembalikan. Hal ini menandakan komitmen pemerintah terhadap ketepatan sasaran serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
Langkah pengawasan yang dilakukan Wapres dan pemerintah secara umum mencerminkan perhatian serius terhadap kualitas pelaksanaan program bantuan. BSU tidak hanya dilihat sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai modal awal menuju kemandirian ekonomi pekerja. Oleh karena itu, pemanfaatan secara produktif menjadi elemen kunci keberhasilan program ini.
Dengan pemanfaatan yang tepat, BSU diharapkan tidak hanya menjadi penopang sesaat, tetapi juga penggerak ekonomi mikro di tengah masyarakat. Pemerintah telah menyediakan stimulusnya, kini saatnya penerima memanfaatkannya secara cerdas dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.
About Author
