jabartrigger.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik Proyek Grand Kota Bintang Bekasi dalam kasus suap pengadaan lahan serta jual beli jabatan yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi hingga menjadi tersangka.
Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi dari pejabat Kota Bekasi yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (28/1/2022).
“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (28/1/2022).
Selain Nadih, Kepala Dinas Tata Ruang Pemkot Bekasi Junaedi turut diperiksa KPK sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Junaedi yang didalami mengenai sejumlah pengadaan lahan di Kota Bekasi serta sejumlah dugaan aliran uang kepada Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi untuk pembelian sejumlah aset.
“Dugaan adanya aliran sejumlah uang bagi tersangka RE (Rahmat Effendi) yang diduga dipergunakan untuk membeli sejumlah aset,” katanya.
Selain Rahmat Effendi, KPK juga telah menjerat delapan orang lainnya sebagai tersangka.
Sedangkan pihak pemberi suap yakni, Ali Amril selaku Direktur PT Mam Energindo; Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku pihak swasta; Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang Karyati (PT KBR); dan Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu.
“KPK menetapkan sembilan orang tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2021).
Dalam operasi tangkap tangan pun tim Satgas KPK menyita uang mencapai Rp 5 miliar.
“Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar,” katanya. Melansir suara.com.
About Author
