Jakarta, Jabartrigger.com – Pada 01 September 2023 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan mencatat jumlah peserta JKS (Jaminan Kesehatan Nasional) mencapai 262.865.343. Hal ini mencakup sekitar 94,64 persen jumlah penduduk Indonesia.
David Bangun sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan mengatakan pihaknya berharap kepesertaan dapat mencapai 95 persen dari total penduduk pada akhir 2023. Terdapat tiga provinsi di Indonesia yang cakupannya masih di bawah 90 persen. Beberapa di antaranya yakni Kalimantan Barat 84,81 persen, Jambi 85,92 persen, dan Sumatera Utara 88,63 persen.
“Jadi perlu tumbuh 3 persen lagi untuk mencapai 98 persen pada 2024. Akan tetapi semakin tinggi cakupan semakin berat juga untuk bisa mencapainya,” kata David kepada Bisnis, Senin (4/8/2023).
Terdapat 24 kabupaten/kota yang cakupannya di bawah 80 persen dari 514 kabupaten/kota. Diantaranya adalah Kabupaten Pulau Talibau dan Halmahera Selatan di Maluku Utara yang cakupannya masing-masing yakni 56 persen dan 62 persen. Dan Terdapat 9 kabupaten/kota di Jawa Timur yang cakupannya di bawah 80 persen yaitu Jember, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Tuban, dan Pacitan.
“Program terbaru kami yang baru di-launching tanggal 30 Agustus minggu lalu oleh BPJS dengan Kementrian Desa yang diresmikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Mendes PDTT] Abdul Halim Iskandar yaitu program PESIAR [Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi],” kata David. David menjelaskan aktivitas program PESIAR dilakukan pada level desa dengan menggerakan agen PESIAR yang ditunjuk untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut.
Menurut David, Program ini adalah inisiatif baru dan program “jagoan” BPJS Kesehatan dalam upaya mencapai UHC Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 di mana targetnya pada 2024 cakupan adalah 98 persen.
David mengatakan pihaknya senantiasa berupaya mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan di atas 95 persen dengan berbagai upaya yakni rekrutmen badan usaha, peserta mandiri, dan pemerintah daerah dengan mendaftarkan penduduknya.
Selain hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan cara meningkatkan jumlah kepesertaan salah satunya bersinergi dengan pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk mendapatkan data potensi peserta belum terdaftar JKN.
“Sinergi untuk sosialisasi bersama dan mengimplementasikan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022,” kata Ghufron kepada Bisnis, Senin (4/8/2023).
Selain itu, untuk mempermudah kanal pendaftaran dan memperluas akses pendaftaran ke masyarakat dengan BPJS keliling, pendaftaran melalui WhatsApp, dan mobile JKN. Menurutnya Advokasi pemerintah daerah untuk mencapai UHC juga perlu dilakukan.
Sumber : finansial.bisnis.com
(dis)
About Author
