jabartrigger.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengaku khawatir dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, masyarakat adat ada trauma tersendiri ketika berhadapan dengan aparat karena selama ini selalu berhadapan dengan aparat TNI-Polri ketika terjadi sengketa tanah di wilayah adat.
“Sebagai sosok tentara tentu saja kami khawatir karena selama ini kalau ada massalah perampasan wilayah adat, biasanya pendekatan militeristik apalagi kalau melibatkan oknum militer, track recordnya buruk untuk masyarakat adat,” kata Rukka, seperti dinukil dari suara.com, Kamis (16/6/2022).
Dia berharap Hadi Tjahjanto mampu membawa aparat yang lebih bersifat humanis ketika menyelesaikan sengketa tanah dengan masyarakat.
“Militer ini kan ahli strategi, mestinya dengan pengalaman beliau bisa menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah adat, khususnya terkait perampasan wilayah adat,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Jokowi juga melantikan Ketua Umum Partau Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
About Author
